Situs ini membutuhkan Javascript. Silakan aktifkan Javascript untuk melanjutkan.
Pasarpolis Blog
Informasi dan tips seputar Asuransi Terlengkap
Terkait Sanksi BPJS Kesehatan serta Pelayanannya di Indonesia | Pasarpolis Blog

Terkait Sanksi BPJS Kesehatan serta Pelayanannya di Indonesia

 by pasarpolis |  2016-05-03 08:04:27

Demi meminimalisir defisit anggaran, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berencana akan memberikan sanksi BPJS pada peserta yang tidak membayar iuran, misalnya dengan dipersulitnya pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun paspor. Rencana tersebut ternyata mendapat tanggapan keras dari berbagai pihak, mulai dari anggota DPR hingga Lembaga Advokasi Pengaduan Konsumen.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachri Idris mengungkapkan, ada kolektibilitas rendah dari peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri yang diakuinya sebagai salah satu masalah. Oleh karena itu, mereka berpikir adanya pemberian sanksi administrative bagi peserta, baik PBPU maupun pekerja penerima upah (PPU).

Selain itu dituturkan juga, untuk saat ini memang belum ada pemberian sanksi BPJS bagi peserta yang tidak membayar iuran premi, namun sanksi administrasi tersebut sangat memungkinkan untuk dikenakan kepada para pelanggar. Untuk mewujudkan hal tersebut, BPJS akan berkoordinasi dengan institusi terkait, seperti pihak kepolisian dan pemerintah daerah.

Hingga saat ini belum bisa diperkirakan kapan rencana terkait sanksi BPJS ini akan mulai diberlakukan. Meskipun demikian, sosialisasi tentang sanksi BPJS harus dilakukan secara hati-hati. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi resistensi berlebihan di tengah masyarakat.

Menurut Fachmi, BPJS Kesehatan memang mengalami missmatch karena tingginya pembayaran klaim, yang tidak diimbangi dengan jumlah iuran yang masuk. Oleh sebab itu, bagi peserta yang memang tidak mampu membayar iuran, akan diwacanakan untuk dialihkan ke Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Peralihan peserta ke Jamkesda akan diperketat melalui seleksi berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Kementrian Sosial. Sementara masalah kedua, peserta mengaku malas mengantre panjang di kantor BPJS hanya untuk membayar premi. Untuk menyelesaikan masalah ini, BPJS Kesejatan membuat sistem pembayaran online sehingga peserta bisa membayar di 130.000 gerai di toko swalayan maupun Kantor Pos.

Terkait dengan pemberian sanksi BPJS, Anggota Komisi IX DPR Ali Taher pun angkat bicara. Dijelaskan bahwa pemerintah tidak boleh membatasi layanan hak pribadi seperti oembuatan paspor jika peserta terlambat membayar iuran BPJS Kesejatan setiap bulannya.

Bahkan Ali juga mengungkapkan ketidaksetujuannya mengenai hal tersebut dan meminta BPJS tidak memperpanjang diskusi mengenai masalah itu. Disarankan akan lebih baik BPJS meningkatkan pelayanan kesehatan bagi peserta daripada memberi sanksi yang dinilai tidak adil.

Pengamat kebijakan public Margarito Kamis juga menolak wacana sanksi BPJS tersebut. Jika sanksi benar-benar menjadi wacana, negara akan berubah menjadi perusahaan di mana hanya memikirkan untung-rugi daripada memenuhi hak keselamatan dan kesehatan masyarakatnya.

Rencana BPJS Kesehatan tentang pemberian sanksi BPJS bagi peserta yang tidak membayar iuran dengan mempersulit pengurusan perpanjangan berbagai surat identitas diri juga dinilai sebagai pertanda bahwa manajemen BPJS Kesejatan tidak becus. Hal ini diungkapkan langsung oleh Sekretaris Lembaga Advokasi Pengaduan Konsumen (LAPK), Padian Adi Siregar.

“Sanksi tidak seharusnya disangkutpautkan dengan urusan administrasi seperti SIM, KTP dan paspor. Karena administrasi itu merupakan hak setiap warga. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan BPJS Kesehatan. Hal tersebut hanyalah sebagai bukti bahwa manajemen BPJS Kesehatan tidak sanggup mengelolanya dengan baik,” ungkap Padian Adi Siregar.

Belum lagi dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang membuat peserta beralih ke golongan yang lebih rendah. Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehata yang berlaku sejak awal Maret 2016 lalu, ternyata memberikan pengeruh pada pilihan masyarakat. Akibat kenaikan tarif BPJS Kesehatan mandiri itu, masyarakat lebih memilih premi kelas yang lebih murah.

Untuk layanan asuransi kesehatan bagi Anda beserta keluarga di Indonesia yang terpercaya, PasarPolis hadir memberikan kemudahan bagi Anda dengan pelayanan terbaik. Anda cukup mengakses website resminya di www.pasarpolis.com. Bersama PasarPolis, Anda tidak perlu cemas lagi terkait asuransi keseharan terbaik.

Baca lainnya
Ikuti PasarPolis :

Dapatkan Asuransi Terbaik dari PasarPolis.com

Jaminan Pasarpolis

Banyak Pilihan
Kemudahan Membandingkan
Aman dan Terpercaya
Harga Terbaik
Bantuan Online

Terima kasih!
PasarPolis akan segera mengirimkan penawaran asuransi terbaik untuk Anda