Situs ini membutuhkan Javascript. Silakan aktifkan Javascript untuk melanjutkan.
Pasarpolis Blog
Informasi dan tips seputar Asuransi Terlengkap
Peraturan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian untuk PNS | Pasarpolis Blog

Peraturan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian untuk PNS

 by pasarpolis |  2015-12-07 02:13:24

Mengenai pegawai yang disebutkan, hal tersebut dijelaskan dalam ketentuan umum PP. Pegawai ASN merupakan pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Para pegawai ini diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, mereka pun mendapat tugas di jabatan pemerintahan.

Selain itu, terkadang mereka juga mendapat serahan tugas negara lainnya. Sedangkan untuk gaji, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar untuk gaji mereka. Sementara, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan jasa perlindungan yang berupa santunan, perawatan dan tunjangan cacat untuk resiko kecelakaan kerja ataupun penyakit yang disebabkan kerja.

Sedangkan, Jaminan Kematian atau JKM memberikan perlindungan atas resiko kematian yang bukan merupakan kecelakaan kerja, dan itu diberikan dalam bentuk santunan kematian. Berdasarkan PP tersebut, penyelenggara negara yang merupakan pemberi kerja dan mempekerjakan ASN baik pada pemerintah pusat maupun daerah, wajib memberikan perlindungan.

Yaitu dalam bentuk JKK dan JKM untuk peserta, yakni ASN, di mana mereka mendapat gaji yang anggaran biayanya adalah dari APBN/APBD. Sementara, terdapat pengecualian untuk ASN yang berada di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri, demikian diterangkan dalam PP tersebut.

Disebutkan dalam pasal 3 ayat 2 PP, pemberi kerja mempunyai kewajiban untuk pendaftaran peserta dan juga pembayaran iuran. Sementara, kepesertaan sendiri terhitung sejak tanggal pengangkatan, dan untuk gajinya dibayarkan serta berakhir karena dua hal, yaitu jika peserta diberhentikan sebagai PNS atau hubungan perjanjian kerjanya diputus sebagai PPPK.

Yang dimaksudkan dengan peserta berdasarkan pasal 77 tersebut adalah peserta JKK dan JKM, di mana itu dikelola oleh PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero). Sementara, menurut PP tersebut, manfaat JKK adalah untuk santunan, perawatan dan tunjangan cacat.

(Baca juga : Apa itu Asuransi Kecelakaan Diri? )

Sedangkan, di dalam PP juga disebutkan tentang perawatan yang diberikan berdasarkan kebutuhan medis, perawatan tersebut meliputi:

  1. Pemeriksaan dasar serta penunjang
  2. Perawatan tingkat pertama serta lanjutan
  3. Fasilitas rawat inap kelas I di rumah sakit pemerintah dan juga rumah sakit swasta yang setara
  4. Pemberian perawatan intensif
  5. Pemberian penunjang diagnostik
  6. Fasilitas pengobatan
  7. Penyediaan pelayanan khusus
  8. Penyediaan alat kesehatan serta implant
  9. Pelayanan jasa dokter atau medis
  10. Operasi
  11. Transfusi darah
  12. Rehabilitasi medis

Seperti disebutkan dalam ayat 1, perawatan diberikan hingga peserta sembuh. Perawatan tersebut bisa dilakukan di rumah sakit pemerintah, swasta maupun tempat fasilitas perawatan yang paling dekat. Penjelasan itu disebutkan dalam pasal 11 ayat 2 PP tersebut. Jika peserta tidak bisa mendapat perawatan sebagaimana yang dimaksud dalam PP, peserta bisa mendapat fasilitas berobat di rumah sakit lain yang masih masuk wilayah Republik Indonesia.

Dalam PP ditegaskan, jika peserta terdiagnosa penyakit akibat kerja, dan itu didasari surat keterangan dokter, maka peserta tersebut berhak mendapat manfaat JKK. Ini tetap berlaku meski peserta sudah diberhentikan sebagai PNS dengan hormat, baik mendapat hak pensiun maupun diputus hubungan kerja sebagai PPPK secara terhormat.

Dalam pasal 12 ayat 2 PP tersebut, hak peserta untuk manfaat JKK seperti yang dimaksud akan diberikan, dengan jangka waktu paling lambat 5 hari sejak tanggal atau hari diberhentikannya peserta sebagai PNS dengan hormat, baik dengan diberikan hak pensiun maupun diputus hubungan kerja sebagai PPPK dengan hormat.

Sementara, santunan yang diberikan adalah:

  1. Penggantian biaya untuk pengangkutan peserta ketika mengalami kecelakaan kerja, baik pergi ke rumah sakit maupun rumah peserta, dan itu mencakup biaya pertolongan pertama yang diberikan saat kecelakaan
  2. Pemberian santunan sementara akibat kecelakaan kerja
  3. Pemberian santunan karena cacat, baik cacat anatomis, cacat di sebagian fungsi, serta cacat total tetap
  4. Pemberian ganti untuk biaya rehabilitasi, yaitu berupa alat bantu (orthese) atau alat ganti (prothese), ini diberikan untuk peserta yang kehilangan anggota badan atau anggota badannya tak berfungsi akibat kecelakaan kerja
  5. Pemberian ganti untuk biaya gigi tiruan
  6. Penyediaan santunan bagi kematian kerja
  7. Pemberian uang duka kasus meninggal atau tewas
  8. Bantuan biaya pemakaman
  9. Bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa

Dalam PP pasal 15 disebutkan bahwa pemberian santunan kematian kerja adalah untuk ahli waris dari peserta yang meninggal. Perhitungan jumlah yang diberikan adalah sebesar 60 persen dikali 80 gaji terakhir dan itu dibayarkan satu kali. Sedangkan, biaya pemakaman juga akan diberikan yaitu oleh pengelola program dengan jumlah sebesar Rp 10 juta, yang juga dibayarkan satu kali.

Sementara, bantuan beasiswa yang diberikan anak dari peserta yang meninggal memiliki ketentuan sebagai berikut:

  1. Untuk anak dari peserta yang duduk di bangku sekolah dasar (SD) akan mendapatkan bantuan dana beasiswa sebesar Rp 45 juta
  2. Untuk anak dari peserta yang duduk di bangku sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP/SMP) akan mendapatkan bantuan dana beasiswa sebesar Rp 35 juta
  3. Untuk anak dari peserta yang duduk di bangku sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA/SMA) akan mendapatkan bantuan dana beasiswa sebesar Rp 25 juta
  4. Untuk anak dari peserta yang duduk di bangku pendidikan tingkat diploma akan mendapatkan bantuan dana beasiswa sebesar Rp 15 juta

Iuran JKK

Untuk iuran JKK, berdasarkan PP maka pemberi kerjalah yang menanggung iuran tersebut. Sementara, untuk besarnya iuran adalah 0,24 persen dari gaji bulanan peserta, dan itu menjadi beban APBN.

Menurut PP tersebut, perhitungan untuk pembayaran iuran JKK dan JKM dilakukan mulai bulan Juli 2015 ini. Untuk manfaat JKK dan JKM sendiri, akan mulai diberikan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015, demikian berdasarkan penjelasan dalam PP tersebut.

( Baca juga : Kasus Kecelakaan Meningkat, Masih Ragu Miliki Asuransi Kecelakaan?

Dalam pasal 44 PP, dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2015. Hal ini juga telah diundangkan oleh Menkum HAM Yasonna H Laoly, tepatnya pada tanggal 17 September 2015.

Menurut PP, jika pemberi kerja secara terang-terangan tidak mendaftarkan pekerjanya, maka pekerja mempunyai hak untuk mendaftar sendiri kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja berhak mengikuti sendiri program jaminan sosial berdasarkan program wajib pada penahapan kepesertaan.

Sementara jika sudah terdaftar, pemberi kerja berkewajiban menyetor iuran JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan, dibayarkan paling lambat pada tanggal 15 di bulan berikutnya dari bulan iuran. Jika pembayaran terlambat, maka pemberi kerja harus membayarkan denda sebesar 2 persen dari iuran yang harus dibayarkan.

Denda ini sepenuhnya ditanggung oleh pemberi kerja, dengan pembayaran yang dilakukan bersamaan saat menyetor iuran bulan berikutnya. Demikian dijelaskan dalam pasal 22 ayat 2 PP tersebut.

Baca lainnya
Ikuti PasarPolis :

Dapatkan Asuransi Terbaik dari PasarPolis.com

Jaminan Pasarpolis

Banyak Pilihan
Kemudahan Membandingkan
Aman dan Terpercaya
Harga Terbaik
Bantuan Online

Terima kasih!
PasarPolis akan segera mengirimkan penawaran asuransi terbaik untuk Anda