Situs ini membutuhkan Javascript. Silakan aktifkan Javascript untuk melanjutkan.
Pasarpolis Blog
Informasi dan tips seputar Asuransi Terlengkap
Masyarakat Keluhkan Naiknya Iuran BPJS Kesehatan | Pasarpolis Blog

Masyarakat Keluhkan Naiknya Iuran BPJS Kesehatan

 by pasarpolis |  2016-03-15 14:53:47

 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku badan negara yang memberikan layanan asuransi kesehatan kepada hampir seluruh rakyat di Indonesia, memberlakukan peraturan baru seputar iuran. Mulai tanggal 1 April 2016, iuran BPJS Kesehatan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan untuk peserta bukan penerima upah (PBPU).

Peningkatan iuran BPJS Kesehatan sangat dapat dirasakan oleh pekerja mandiri, termasuk pengusaha kecil hingga menengah. Pasalnya, peningkatan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini tidak dibarengi dengan perbaikan pelayanan dari BPJS Kesehatan. Jelas saja, banyak masyarakat yang mengeluhkan peningkatan dari iuran BPJS tersebut.

Termasuk Asep Saefudin, selaku editor dan pembuat video lepas, mengeluhkan kebijakan yang tidak selaras dengan baiknya pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Pekerja lepas tersebut juga mengusulkan adanya kemudahan untuk langsung berobat ke rumah sakit bagi pasien yang memiliki riwayat sakit tertentu tanpa harus melalui jalur Puskesmas terlebih dahulu.

Selain Asep, Ricky K. Margono yang berprofesi sebagai pengacara memberikan ungkapan keberatannya pula. Ricky mengeluhkan kenaikan tarif yang hampir dua kali lipat dari iuran bulanan sebelumnya. Sebagai peserta kelas I, Ricky mengizinkan peningkatan iuran JKN dari Rp 59.500 menjadi Rp 80.000 per bulan asalkan perbaikan pelayanan kesehatan yang diberikan selaras dengan harga yang harus dia bayarkan.

Perubahan yang terlampir dalam Peraturan Presiden Nomor 19/2016 tidak hanya seputar peningkatan iuran JKN pada PBPU, namun juga mencakup beberapa perubahan lainnya. Salah satunya adalah perubahan nama kartu BPJS Kesehatan menjadi Kartu Indonesia Sehat (KIS) sesuai dengan yang telah digadang-gadang Presiden Joko Widodo pada masa kampanye.

(Baca juga  : KSPI Lancarkan Aksi Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Selain itu, melalui Peraturan Presiden tersebut, pemerintah melakukan perubahan berkaitan dengan batas gaji maksimal yang menjadi dasar hitungan iuran. Semula jumlah hitungan iuran didapat dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikalikan dua. Namun, sekarang jumlah iuran pekerja ditetapkan berdasarkan gaji bulanan hingga 8 juta rupiah per bulan.

Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar, menganggap selama ini penetapan iuran peserta BPJS Kesehatan masih kurang adil dan dirasa membebani sebagian besar orang, termasuk anggaran BPJS Kesehatan. Dengan cara baru tersebut diharapkan seluruh peserta BPJS merasa adil dan bersama-sama membantu anggaran BPJS Kesehatan yang defisit.

Timboel merasakan ketidakadilan ketika BPJS membebani iuran pekerja dengan upah gaji melebihi 10 juta sama dengan iuran BPJS Kesehatan yang dibebankan pada peserta dengan gaji maksimal 8 juta per bulan. Sanny Iskandar, Sekretaris Jenderal Apindo, mengakui keputusan kenaikan iuran peserta mandiri dinilai tepat dan para pengusaha juga mengaku tidak keberatan dengan keputusan baru dari BPJS Kesehatan tersebut. 

Baca lainnya
Ikuti PasarPolis :

Dapatkan Asuransi Terbaik dari PasarPolis.com

Jaminan Pasarpolis

Banyak Pilihan
Kemudahan Membandingkan
Aman dan Terpercaya
Harga Terbaik
Bantuan Online

Terima kasih!
PasarPolis akan segera mengirimkan penawaran asuransi terbaik untuk Anda