Situs ini membutuhkan Javascript. Silakan aktifkan Javascript untuk melanjutkan.
Pasarpolis Blog
Informasi dan tips seputar Asuransi Terlengkap
Hukum Asuransi di Indonesia | Pasarpolis Blog

Hukum Asuransi di Indonesia

 by pasarpolis |  2015-11-14 03:27:11

Sejarah Hukum Asuransi di Indonesia

Di Indonesia sendiri yang sampai sekarang masih rata-rata menganut Hukum Perdata yang dibawa oleh pemerintah Belanda pada masa penjajahan tersebut berakar dari Kodifikasi Hukum Perdata (Code Civil) dan Hukum Dagang (Code de Commerce) yang dibuat pada permulaan abad kesembilan belas saat masa pemerintahan Napoleon di Prancis.

Dalam bahasa Belanda sendiri, asuransi disebut dengan istilah verzekering, viflekering, assurantie dan ada 2 pihak yang terlibat dalam urusan pertanggungan ini, yaitu tertanggung dan penanggung. Penanggung (verzekerde) adalah pihak yang yang memberikan perlindungan, sedangkan tertanggung (verzekeraar) adalah pihak yang akan mendapatkan suatu pergantian kerugian jika terkena risiko.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Hukum Dagang yang dianut hanya memuat pasal-pasal mengenai asuransi laut sampai diundangkan dalam rancangan Kitab Undang Undang Hukum Dagang (Wet Boek van Koophandel) pada tahun 1838.

Pemerintah Belanda sendiri juga mengadopsi konsep hukum asuransi ini dengan membuat bentuk hukum (rechtsfiguur) di indonesia dengan cara mengundangkan Burgerwlijk Wetboek dan Wetboek van Koophandel dengan satu pengumuman (publicatie) pada tanggal 30 April 1847 yang termuat dalam staatsblad 1847 Nomor 23. Di dalamnya mengatur hal-hal yang digunakan sebagai landasan asuransi modern di Tanah Air sekarang ini., termasuk aturan pertanggungan terhadap risiko kebakaran, hasil bumi sampai dengan perlindungan jiwa.

(Baca Juga : 7 Prinsip Asuransi yang Berfungsi Guna Memperlancar Industri Jasa Proteksi dan Pertanggungan)

Timeline Sejarah Asuransi di Indonesia

Lama menggunakan konsep hukum asuransi dari Pemerintah Belanda, maka pada tahun 1992, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian atau UU Bisnis Asuransi yang sebelumnya segala hal menyangkut asuransi diatur dalam berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Kepres) beserta peraturan pemerintah lainnya.

Dalam UU Bisnis Asuransi yang menggantikan Ordonnantie op het levensverzekering bedrijf atau Staatsblad Tahun 1941 Nomor 101 tersebut berisikan tentang aturan yang menyangkut perizinan, pengelolaan dan peranan pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan usaha perasuransian di Tanah Air.

Dalam Ketentuan Undang-undang No 2 tahun 1992 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 1992 menjelaskan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa jenis usaha pertanggungan atau asuransi ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang segala ketentuan dan persyaratannya diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan memiliki karakteristik persetujuan yang bersifat untung-untungan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata, yaitu “Suatu persetujuan untung-untungan (kans-overeenkomst) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untuk ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.”

Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 1992 tersebut, asuransi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

  • Asuransi kerugian (loss insurance)

“untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang dmarapkan, atau tanggung jawab hukuin kepada pihak ket/ga yang rnungkin ahan diderita oleh terlanggung”

  • Asuransi jumlah (sum insurance)

“untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”

Untuk pelaksanaannya, UU Bisnis Asuransi diatur dalam PP Nomor 73 Tahun 1992  yang selanjutnya disebut dengan PP Nomor 73 Tahun 1992. Dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah ini, maka secara otomatis Keputusan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1988 tidak lagi berlaku.

Pada tahun 1999, pemerintah kembali mengeluarkan peraturan baru terkait hukum asuransi di Indonesia yaitu PP Nomor 63 Tahun 1999 yang sekarang dikenal dengan nama PP Nomor 63 Tahun 1999, tentang perubahan PP Nomor 73 tahun 1992. Dan pada tahun 2008, pemerintah kembali merilis perubahan kedua untuk PP Nomor 73 Tahun 1992 dengan PP Nomor 39 Tahun 2008.

Dalam segala perubahan yang dilakukan, masing-masingnya diikuti oleh berbagai Keputusan Menteri Keuangan dan peraturan Menteri Keuangan serta berbagai keputusan di bawahnya yang kesemuanya menjadi peraturan pelaksanaan pengelilaan, pembinaan dan pengawasan bisnis asuransi di Indonesia.

Pengaturan Asuransi Sebagai Sebuah Perjanjian di Bawah KUH Perdata

Untuk mengatur segala alur dan lini asuransi, KUH Perdata memuat aturan, sebagai berikut:

Syarat sah sebuah perjanjian

  • Terjadi kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak
  • Kesepakatan diatur sedetail dan sejelas mungkin
  • Pihak penanggung wajib memberikan ganti rugi dengan jumlah yang telah disepakati dan pihak tertanggung juga wajib membayar premi sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan
  • Segala risiko dan penyebab harus dapat dibuktikan dengan jelas
  • Walaupun ada klausal yang tidak diatur dalam KUH Perdata, namun ada dalam UU Bisnis Asuransi, maka tetap dianggap sah
  • Asas hukum sah sebuah perjanjian

  • Asas kebebasan kontrak
  • Asas konsensualisme
  • Asas pacta sunt servanda
  • Asas itikad baik
  • Asas kepribadian
  • Dasar hukum perjanjian asuransi diatur dalam pasal 1774 KUH Perdata

"Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi    semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah : perjanjian pertanggungan; bunga cagak hidup; perjudian dan pertaruhan. Perjanjian yang pertama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang”

  • Subyek perjanjian asuransi

Harus ada perjanjian khusus dan tertulis untuk tertanggung dalam pemberian ganti rugi dan juga untuk tertanggung untuk pembayaran premi.

  • Sifat perjanjian asuransi

  • Perjanjian pribadi
  • Perjanjian sepihak
  • Perjanjian bersyarat
  • Perjanjian yang disiapkan sepihak
  • Pertukaran yang tidak seimbang
  • Kesimbangan kepentingan penanggung dan tertanggung

Perlu adanya keseimbangan antara penanggung dan tertanggung karena kedua belah pihak memiliki kepentingan masing-masing dan hal tersebut perlu diseimbangkan. Namun dalam praktiknya, ada beberapa hal yang membuat ketentuan ini tidak dapat digunakan.

  • Sanksi atas wanpretasi dalam pemenuhan kewajiban

Pengaturan mengenai sanksi sangat terbatas dan jika ada masih harus berdasarkan putusan hakim sehingga pelaksanaannya akan melalui proses yang panjang.

  • Tanggung jawab secara hukum terhadap pihak ketiga

Tentunya, ada pihak ketiga yang harus diperhatikan walaupun secara tertulis urusan pertanggungan hanya melibatkan antara pihak pertama dan kedua saja. Akan tetapi pihak ketiga harus dilibatkan jika pelanggaran hukum dilakukan oleh pihak kedua sebagai tertanggung.

  • Pembatalan perjanjian

Mengatur prosedur pembatalan yang dalam praktiknya pada industri asuransi telah lama ditinggalkan.

  • Penafsiran perjanjian

Dimaksudkan sebagai pedoman dalam menafsirkan setiap ketentuan apabila para pihak berbeda pendapat.

( Baca Juga : Tips Memilih Asuransi Agar Anda Tidak Menyesal Nantinya )

Pengaturan asuransi sebagai sebuah perjanjian di bawah KUH Dagang

Selain KUH Perdata, ada pula aturan-aturan yang menyangkut hukum asuransi berdasarkan KUH Dagang. Berikut daftarnya.

  • Jenis asuransi

Menurut KUH Dagang, asuransi dibagi menjadi 3 jenis pada awalnya dan sekrang telah berkembang lebih jauh. Berikut 3 jenis asuransi menurut KUH Dagang pada awalnya.

  • Asuransi umum (asuransi kerugian) yang terdiri dari asuransi kebakaran dan asuransi pertanian
  • Asuransi jiwa
  • Asuransi pengangkutan laut, darat dan sungai

Penyebab menurut perjanjian (proximate cause)

Dalam hal ini, untuk masalah keabsahan penyebab terjadinya permasalahan yang ditanggung dan tertera dalam perjanjian asuransi, tidak diatur dalam KUH Dagang.

  • Prinsip pokok asuransi

  • Prinsip kepentingan yang diasuransikan (insurable interest)
  • Prinsip itikad baik (utmost goodfaith)
  • Prinsip ganti rugi (pronciple of indemnity)
  • Keseimbangan kepentingan

Diperlukan perjanjian khusus agar keseimbangan kepentingan antara tertanggung dan penanggung dapat tercipta.

Premi, jumlah pertanggungan dan perhitungan ganti rugi

Dikarenakan berbagai faktor, seperti kemampuan teknis, pengalaman masing-masing perusahaan, tekanan pasar sampai dengan kesehatan keuangan suatu perusahaan, maka besaran premi dan jumlah pertanggungan dari satu perusahaan dengan perusahaan lain pastinya berbeda.

  • Pengecualian dan pembatasan

Ada risiko atau penyebab-penyebab khusus yang dikecualikan dan tidak tertera serta tidak dijamin dalam polis. Kedua belah pihak juga wajib sepakat akan hal ini agar di kemudian hari tidak menimbulkan polemik yang panjang.

  • Pembatalan dan berakhirnya perjanjian asuransi

Perjanjian berlakukan kesepakatan antara pihak penanggung dan tertanggung akan berakhir, apabila:

  • Masa kontrak asuransi berakhir
  • Perjalanan yang diasuransikan berakhir
  • Timbul klaim penuh (total loss)
  • Asuransi dibatalkan
  • Asuransi gugur
  • Penyelesaian sengketa

Dalam aturan yang berlaku pada KUH Dagang, pengaturan penyelesaian didasarkan pada keputusan hakim dan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri atau berdasarkan keputusan Majelis Arbitrase.

  • Penafsiran perjanjian

Tidak memuat aturan mengenai penafsiran sehingga sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam KUH Dagang.

  • Sanksi

Dalam KUH Dagang, tidak ada ketentuan atau aturan yang memuat masalah sanksi jiak salah satu pihak melanggar ketentuan atau perjanjian yang telah disepakati. Semua permasalahan diserahkan kepada penerapan kebebasan berkontrak kecuali pemberian pilihan untuk melakukan penyelesaian melalui jalur hukum.

Berikut informasi tentang hukum asuransi di Indonesia yang dapat Pasarpolis berikan untuk Anda semoga dengan informasi tersebut Anda jadi lebih memahami tentang dasar hukum asuransi di Indonesia.

Baca lainnya
Ikuti PasarPolis :

Dapatkan Asuransi Terbaik dari PasarPolis.com

Jaminan Pasarpolis

Banyak Pilihan
Kemudahan Membandingkan
Aman dan Terpercaya
Harga Terbaik
Bantuan Online

Terima kasih!
PasarPolis akan segera mengirimkan penawaran asuransi terbaik untuk Anda